Bandarlampung (LW): Usai resmi mengantongi rekomendasi dari empat partai politik untuk mengarungi Pilkada Bandar Lampung, pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Muhammad Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo, dipastikan menjadi satu-satunya paslon yang berlayar mengarungi kontestasi politik lima tahunan tersebut.

“Alhamdulilah kita telah resmi mengantongi empat rekomendasi partai, dengan total 16 kursi. Artinya kita siap berlayar dalam Pilkada Bandar Lampung. Kita akan libatkan para parpol pengusung untuk melakukan kerja-kerja pemenangan, dan juga para relawan kita,” ujar Yusuf Kohar, yang diamini oleh Tulus Purnomo, Sabtu (25/7).

Dalam sehari, kata Yusuf Kohar, pihaknya akan menemui warga di tiap kelurahan di Bandar Lampung dengan jumlah 144 titik. Nantinya, ia akan berbagi tugas bersama dengan Tulus Purnomo dalam menyapa warga, sekaligus memberikan bantuan sembako ke masyarakat.

“Kita segera turun ke masyarakat, menemui warga dan membagikan sedikit sembako. Saya kira tak ada yang dilanggar atau haram. karena ini merupakan bantuan kita kepada warga dalam membantu meringankan masyarakat di masa pandemi Covid-19,” kata Calon Petahana Wali Kota Bandar Lampung tersebut.

Yusuf Kohar menjelaskan, sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, ia mendapatkan bantuan serta simpati dari para pengusaha di Lampung, dalam membagikan bantuan kepada warga. “Karena saya tidak mengggunakan dana APBD dan APBN. Dan lagipula saya tidak melakukan politik dinasti,” jelas dia.

Sebelumnya, pasangan yang memiliki tagline YuTuber (Yusuf Tulus Bersama) Bandar Lampung Makmur ini telah mengantongi empat rekomendasi parpol yaitu, PAN (6) enam kursi, Demokrat (5) lima kursi, PKB (3) tiga kursi, Perindo (2) kursi.

Yusuf Kohar juga telah menyambangi DPC PKB Bandar Lampung melakukan konsolidasi bersama seluruh kader. “Kedepan kita akan konsolidasi dengan seluruh parpol pengusung. Dan bersama para kader parpol pengusung merapatkan barisan memenangkan pasangan YuTuber,” ungkap dia.(*)

Bandarlampung (KN): Bakal calon bupati Waykanan, Raden Adipati Surya menegaskan, dirinya bersama pasangannya Edward Anthony tidak pernah ada niatan untuk memborong partai ataupun menciptakan lawan kotak kosong pada pilkada serentak Desember 2020 mendatang.

“Saya pertegas sekali lagi bahwa saya tidak pernah menciptakan tabung kosong. Saya tidak mendesain dan saya tidak menciptakan (tabung kosong),” ujarnya didampingi wakilnya Edward Antony usai menghadiri fit and proper tes di Kantor DPW PKB Lampung, awal pekan kemarin.

Menurutnya, setiap partai politik memiliki ukuran untuk mengusung para calonnya. Dan itu pasti banyak sekali pertimbangannya.

Yang pertama, kata dia, yang jelas adalah elektabilitas. Seberapa besar elektabilitas calon itu untuk diusung partai politik.

Yang kedua, lanjut dia, yang jelas pasti dilihat apa program para calon yang akan dilakukan untuk rakyat waykanan.

“Dua hal ini faktor penentu. Tinggal kita lihat saja mana elektabilitas yang paling besar,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga menilai tentu semua partai politik saat ini akan berpikir untuk kepentingan di 2024. “Nggak ada partai politik di indonesia ini yang mau kalah. Dia pasti ingin mengusung calon itu untuk menang. Jadi targetnya ini untuk 2024,” ungkapnya.

Untuk itu, Ketua DPC Partai Demokrat Waykanan ini kembali menegaskan, jika dirinya dan pasangannya tidak pernah mendesain apa yang namanya kotak kosong.

“Kita ini orang demokrasi, tapi jangan sampai untuk paksakan saya. Masa saya disuruh memaksakan seluruh partai politik untuk mencari lawan untuk saya. Kan nggak mungkin juga. Ini semua tergantung dengan keputusan partai politik. Jadi nggak ada istilah kalau saya mau memborong partai. Tapi kalau ada istilah saya mau memborong sayur, itu memang betul,” pungkasnya.

Diketahui, untuk saat ini pasangan petahana Raden Adipati – Edward Antony telah mendapat beberapa dukungan dari partai poltik. Diantaranya, Partai Demokrat, PAN, Gerindra, Golkar, dan Nasdem. Pekan kemarin, keduanya juga dipanggil oleh DPP PDIP terkait komitmen calon kepala daerah. (KN)

Bandarlampung (KN): Diskusi Daring digelar Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) diwakili Sekjen KPPI Hj. Nurhasanah, SH, MH, dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, Direktur Perludem Titi Anggraini , Aditya Perdana Direktur Puskapol UI bekerja sama dengan DPP KPPI dan dihadiri seluruh DPD KPPI se Indonesia, Sabtu (13/6).

“Tema Diskusi Daring adalah ‘Membedah Kebijakan Afirmasi Kuota Perempuan Pada UU Pemilu”. Menghasilkan adanya 14 rekomendasi dari diskusi daring tersebut. Diantaranya tak hanya jumlah keanggotaan perempuan di parlemen, tetapi juga penyelenggara pemilu,” kata Nurhasanah yang juga Anggota DPRD Lampung kepada media.

Adapun 14 rekomendasi hasil Diskusi Daring itu adalah :

1. Mendorong pencalonan perempuan ditempatkan pada nomor urut 1 minimal 30 persen di setiap daerah pemilihan.
2. Mengganti frasa “MEMPERHATIKAN” dengan “MENEMPATKAN” minimal 30%
   Keterwakilan perempuan bagi penyelenggara pemilu.
3. Mendorong syarat pemilih menjadi satu standar yaitu berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dibuktikan dengan kepemilikan KTP Elektronik/Surat Keterangan.
4. Mendorong pembahasan Revisi UU Pemilu sejalan dengan Revisi UU Partai Politik untuk penguatan kebijakan afirmasi.
5. Mendorong persyaratan Merit System dalam rekrutmen pencalonan dan kaderisasi anggota partai minimal 2 tahun sebelum pencalonan anggota legislative.
6. Mendorong alokasi dana Negara untuk pendidikan politik, kaderisasi dan rekrutmen politik perempuan.
7. Mendorong alokasi khusus bantuan dana Negara untuk memfasilitasi kampanye perempuan di media elektronik.
8. Mendorong penguatan peran strategis organisasi sayap perempuan partai politik.
9. Mendorong pembatasan belanja kampanye dan sumbangan dana.
10. Mendorong kampanye melalui transaksi tunai dan rekap elektronik.
11. Mendorong kajian system pemilu yang komprehensif terurata untuk mendukung peningkatan keterwakilan perempuan.
12. Mendorong terbentuknya Perpres terkait grand design keterwakilan perempuan minimal 30% di bidang politik.
13. Mendorong norma pencalonan dalam PKPU untuk dinaikkan ke dalam UU Pemilu.
14. Mendorong terlaksananya rapat dengar pendapat dengan DPR RI untuk pembahsan usulan mengenai Substansi peningkatan keterwakilan perempuan. (*)

Bandarlampung (KN): DPP Partai Gerindra mengeluarkan tujuh surat tugas untuk bakal calon kepala daerah di Lampung untuk pilkada serentak Desember mendatang. Ketujuhnya adalah Dendi Ramadhona (Pesawaran), Eva Dwiana Herman HN (Bandarlampung), dan Anna Morinda (Metro).

Lalu, Loekman Djoyosoemarto (Lampung Tengah), Hipni (Lampung Selatan), Zaiful Bokhari (Lampung Timur), dan Kherlani (Pesisir Barat). Sedangkan, Waykanan masih dalam proses.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung, Pattimura Danial mengatakan, dalam surat tugas tersebut mereka diminta untuk membangun koalisi dengan partai politik lainnya.

“Baru surat tugas untuk tujuh dari delapan kabupaten yang menggelar pilkada. Untuk Waykanan masih menunggu. Insya Allah semuanya lagi diproses. Sebentar lagi kita umumkan,” kata Pattimura, Minggu (14/6).

Sesuai instruksi DPP Partai Gerindra, lanjut Pattimura, bakal calon bupati dan wali kota yang jika diamanahkan menjadi kepala daerah, agar dapat mensejahterakan warga, tidak berbuat korupsi dan membangun kabupaten/kota lebih baik.

“Ya sesuai instruksi DPP, dan Ketum Pak Prabowo, calon bupati dan walikota yang diusung partai Gerindra harus jauh dari korupsi,” pungkasnya.

Terpisah, bakal calon Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengapresiasi atas dukungan yang diberikan Partai Gerindra untuk dirinya. “Terima kasih kepada Partai Gerindra yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melanjutkan pembangunan di Pesawaran apabila masih diamanahkan oleh rakyat,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut dia, sudah ada beberapa partai politik yang sudah memberikan dukungannya maju pilkada serentak Desember mendatang. “Ya sebelumnya juga sudah ada Partai Demokrat, ada Golkar, ada PPP. Dan inysa allah ini sudah cukup untuk mengusung. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi koalisi yang solid,” ungkapnya.

Kendati demikian, dirinya tidak menutup kemungkinan masih membuka diri untuk partai politik lainnya yang ingin bergabung dalam koalisi yang sudah ada.

Karena saat ini, lanjut Dendi, semua masih bersifat dinamis dan menunggu keputusan dari DPP masing masing partai untuk memberikan rekomendasi.

“Bukan hanya bicara perahu, tetapi soal keutuhan dan kebersamaa Pesawaran. Apapun yang terjadi, ke depan kita tetap baik, damai, tenang dan kondusif, sportif serta tidak ribut- ribut,” pungkasnya. (*/KN)

Bandarlampung (KN): Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kembali mengeluarkan surat tugas untuk bakal calon kepala daerah (balonkada) di Lampung. Kali ini, partai bintang mercy memberikan surat tugas kepada Arya Lukita Budiwan untuk maju sebagai bakal calon Bupati di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar).

Surat tugas bernomor 43/INT/DPP.PD/VI/2020 yang ditandatangani Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya itu diterima Arya Lukita pada Kamis (11/6), di Jakarta.

“Kamis kemarin kader kami (kader Partai Demokrat Pesisir Barat) Aria Lukita Budiwan menerima surat tugas dari DPP Partai Demokrat,” kata Wakil Direktur DPD Demokrat Lampung Toni Mahasan, Sabtu (13/6).

Toni menyebut, Arya pun diperintahkan DPP membangun koalisi partai, serta mengkoordinasikan soal wakil yang akan maju bersamanya.

“Sama dengan surat tugas sebelumnya, DPP menugaskan Kader yang ditugaskan untuk menjalankan lima instruksi dalam surat tugas yang diberikan,” jelasnya.

Selain kepada Arya Lukita, DPP Demokrat juga telah menyerahkan surat tugas kepada tiga bacalonkada lainnya: M Yusuf Kohar (Bandarlampung), Dendi Ramadhona (Pesawaran), Djohan (Metro).

“Sampai saat ini DPP sudah menerbitkan empat surat Tugas untuk empat kabupaten/kota,” ujarnya.

Sebelumnya, Bacalonkada Pesibar Arya Lukita pun telah menyatakan bahwa DPP Demokrat akan memberi surat tugas kepadanya.

“Malam ini saya mau berangkat ke Jakarta. Sebab besok saya akan menerima surat tugas dari DPP Demokrat,” kata Arya Lukita saat diwawancarai usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Kantor DPW PKB Lampung, Rabu (10/6). (KN)

Pesisir Barat (KN): Anggota Komisi I DPRD Lampung Dapil IV (Lambar, Pesibar dan Tanggamus) tersebut kembali turun ke masyarakat dalam agenda sosialisasi perda no 4 tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselipkan edukasi tentang protokoler kesehatan ke masyarakat Desa Suka Anjar, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat (13/6).

Dalam arahannya, Nuril menjelaskan betapa pentingnya Perda tersebut dalam situasi Pandemi Covid-19 seperti saat ini. Dimana konflik dalam rumah tangga cukup meningkat yang akhirnya menyebabkan perceraian.

“Nah, dalam Perda ini kita dijelaskan bagaimana cara menyikapinya. Artinya, meski efek domino perekonomian sangat terasa bagi masyarakat di situasi Covid-19 ini, satu hal yang perlu diingat bahwa kita harus selalu membentengi keluarga kita dengan moral dan akidah serta akhlak yang baik,” jelas politisi NasDem ini.

Untuk itu, dirinya selalu mengimbau kepada masyarakat agar terus mengikuti anjuran dari pemerintah terkait pencegahan Covid-19 meski di situasi new normal yang akan diberlakukan dalam waktu mendatang.

“Pemerintah sudah berupaya mungkin meringankan beban masyarakat dengan memberikan bantuan. Untuk itu, saya hanya mengimbau agar masyarakat dapat terus bersabar menghadapi ujian Covid-19 ini. Dan kita doakan bersama agar Pandemi Covid-19 ini segera berakhir,” pungkasnya. (KN)

Bandarlampung (LW): Penerapan new normal diharapkan bisa tetap mengedepankan peraturan pemerintah berupa protokoler kesehatan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Apriliati saat menanggapi penerapan new normal di Provinsi Lampung menjelang tahun ajaran baru untuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

“Segala aspek harus diperhatikan mulai dari protokoler kesehatan, hingga jam belajar siswa yang menurut saya seyogyanya dikurangi,” jelas April yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Lampung ini, Senin (8/6).

Idealnya, kata April, jam belajar mengajar siswa di tiap-tiap sekolah bisa dikurangi. Hal ini merupakan salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, terlepas diterapkannya physical distancing di kelas.

“Artinya, pihak sekolah harus kordinasi dahulu dengan wali murid terkait penerapan protokoler kesehatan di sekolah, mulai dari penerapan physical distancingnya, memakai masker, dan hand sanitizer,” jelasnya.

Untuk itu, tambah dia, pemerintah daerah setempat harus benar-benar memperhatikan dan mempersiapkan segala sesuatunya jika konsep new normal diterapkan di sekolah-sekolah.

“Jadi kan gak mungkin, misalmya ada siswa yang tidak membawa masker lalu dianjurkan pulang untuk mengambil masker, kan harus disiapkan dari pihak sekolah,” pungkasnya. (KN)

Bandarlampung (KN): Masyarakat Pekon Pagar Bukit Induk, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) yang diwakili Zahyan, S.H., Iwan, S.Pd., Rediansyah, dan Ansori mengadukan indikasi penyelewengan dana Anggaran Dana Desa (ADD) di pekon tersebut.

Pengaduan indikasi penyelewengan ADD Pekon Pagar Bukit Induk itu dilayangkan ke Kejaksan Tinggi (Kejati) Lampung, Jumat (5/6) pagi.

Menurut Zahyan mewakili rekannya, ADD yang terindikasi diselewengkan oleh peratin Pekon Pagar Bukit Induk pada TA 2019. Nilainya diperkirakan Rp1,6 Miliar.

“Sehubungan fakta dan informasi yang berkembang di masyarakat Pagar Bukit Induk soal indikasi penyelewengan dana ADD TA 2019 yang diduga kuat dilakukan kepala pekon atau peratin, bendahara, sekretaris desa, TPK, dan indikasi adanya campur tangan Pendamping Desa (PD). Maka kami layangkan surat pengaduan ke Kejati pada Jumat 5 Juni 2020,” jelas Zahyan, Jumat (5/6) siang.

Ia juga mengatakan, perwakilan masyarakat itu telah berkoordinasi dan meminta saran kepada Ombusman RI Perwakilan Lampung di Pahoman.

Indikasi penyelewengan itu, dikatakan Zahyan, seperti paket sumur bor, pembukaan badan jalan desa, paket tarup dan panggung, jambanisasi.

“Dari indikasi yang kami laporkan itu, kami meminta pada Kejati Lampung agar memeriksa pengelolaan Keuangan Desa Pagar Bukit Induk Tahun Anggaran 2019,” harap dia.

Sehingga, imbuh dia, ke depan pengelolaan keuangan di pekon itu dapat lebih transparan dan tata kelola keuangan lebih baik. (*)